Mengapa Pemerintah Indonesia Harus Mengelus-elus PT Freeport

Belakangan ini, muncul kembali banyak sentimen ‘nasionalis’ yang mempertanyakan terms yang ‘diberikan’ pemerintah Indonesia untuk Freeport Mc-Moran, perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua. Bagi saya, ini semua nonsens, orang Indonesia (di luar orang Papua tentunya) harusnya justru bersyukur jikalau kita mendapat 1 sen saja uang royalti dari mereka. Kenapa demikian?
Karena satu-satunya alasan sebenarnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kedaulatan de jure atas tanah jajahan di Papua adalah kepentingan Amerika Serikat. Ya, kepentingan Amerika Serikat.
Di tahun 1960-an ketika Belanda terus-menerus menolak memberikan Papua ke tangan Indonesia, tiba-tiba PBB memberikan dukungan untuk lepasnya Papua dari Belanda, menciptakan pemerintahan PBB atas Papua, dan kemudian setelah diadakan Act of Free Choice di tahun 1969 (yang seberapa free-nya pun debatable), memindahkan kedaulatan Papua ke Indonesia.
Ada yang menarik: walau Papua baru resmi menjadi jajahan Indonesia di 1969, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani deal dengan Freeport untuk eksplorasi tambang di sana pada tahun 1967. Saya tidak begitu suka teori konspirasi, tapi rasanya sulit untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa ada dukungan AS yang besar dibalik perpindahan kedaulatan ini. 
Intinya, walaupun secara de jure penjajahan atas Papua adalah oleh Indonesia, secara de facto sebetulnya Amerika Serikat lah yang menguasai tanah Papua. Jadi kalau kita terlalu keras pada Freeport, bukannya mengelus-elus mereka, dan membuat Amerika Serikat berpikir bahwa mungkin pemerintah Papua ‘merdeka’ lebih bersahabat dengan mereka, dalam waktu dekat akan ada tim investigasi HAM di Papua, dibawa ke sidang PBB, dan kemudian Papua lepas dari Indonesia dengan dukungan internasional.
Jadi sebetulnya bagi Amerika Serikat: ‘sudah bagus Indonesia kita berikan kewenangan administratif atas tanah Papua, dan kita juga membayar sebagian royalti tanah Papua untuk biaya administrasi tersebut, now get the hell out of my face’. Bukankah sebenarnya itu deal yang cukup baik bagi Pemerintah Indonesia?

P.S: Pasti ada yang membaca tulisan ini dan berpikir ‘enak saja, Papua memang hak kita, dijanjikan oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar 1949’. Untuk mereka saya akan mengutip suatu quote: “Hitler promised never to invade Czechoslovakia, Jeremy, welcome to the real world”.

2 Replies to “Mengapa Pemerintah Indonesia Harus Mengelus-elus PT Freeport”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *