Democracy 2.0: How Technology Could (and Should) Drive Parliaments Obsolete

This might sound like an episode of Black Mirror, but I think with today’s technology it is entirely possible to replace the need to have parliaments represent the people in a democracy. On all the tasks parliament is there for, a good case can be made that technology has allowed us to do those tasks ourselves without the need of a middleman (elected representatives). We can create laws, agree on budgets, and oversee the executive branch ourselves, in a crowd-sourced sort of method, the way we are already doing a lot of other things.

The reason why parliaments exist in a democracy is because it is practically impossible for an entire population to have to convene and vote on every single bill introduced by any one person within themselves, or to agree on the collective budget for example. Of course every now and then in some countries there are referendums that get voted on by the public, but this is about as far as it gets when it comes to the people deciding on legislations without having their representatives doing it for them. The logistical hassles would be too enormous if we were to hold referendums for each and every proposal.

Enter Democracy 2.0

The technology to change all that already exists today. Imagine if every citizen of a nation has an account on a government online platform that allows them (with proper security authentications and verifications, of course) to vote on all the bills put forward, on the comfort of their desktop or smartphone app. Anytime a new bill gets proposed, the entire population gets a notification on their smartphone asking them to vote Yay or Nay within a limited time period.

And yes, anyone can put forward a bill. Of course, before it comes up on everyone’s phone to get voted on, they will need to get a significant number of initial backers, in which a threshold shall be put in place before the bill gets to the ‘floor’. If people today can get behind online petitions that rarely impact anything, they would most certainly get behind and back bills or amendments put forward in this future democracy platform.

Still before the bill gets to the floor, after enough backers are obtained, the bill’s draft can get edited by anyone within a time period. Similar method, each edit needs to get enough votes before it can make it onto the draft. The people of this earth have been able to collectively create and edit an entire encyclopedia with similar methods, why not edit a draft for a bill that can really affect their lives?

Some more details perhaps:

  • A voter will have to go through the summary, main arguments from proponents and opponents, and other important deciding factors of a bill/amendment/budget entry before they vote on it.
  • Algorithms decide which bills/amendments/budget entry or edits appear higher on the list to get voted on. This might include the credentials of the proponent and previous records (number of votes for previous bills/amendment/budget entry/edit proposals) among others.
In fact, someone already made a similar proposal and a patent registration filing on how it will work.

Yes it’s totally possible, but why should it?

I can think of at least three reasons why it would be massively beneficial to get rid of parliament and do democracy this way:
  1. Savings on resources. This includes the amount of money needed to be spent both on conducting elections to elect representatives, as well as all the money spent on their salaries and tactical budget (which they use to hire staff, meet constituents, etc). In Democracy 2.0, that money could be used somewhere more important.
  2. Fewer opportunities for rent seeking. Under the current system, it’s easier for businesses to gain unfair advantages in the form of favorable regulations, as they only need to lobby parliamentarians. They may even bribe them legally in the form of campaign contributions. In Democracy 2.0, it would be much harder to do so.
  3. Room for more political views. What if you are liberal on social issues and conservative on economic issues but you could only either vote for a liberal OR a conservative representative? You will have to live with the fact that the representative you vote for will vote against your views about half the time. In Democracy 2.0, that doesn’t happen, you vote your way every single time.

However, the hard part is not getting the technology right. The hard part is getting the political will to actually make this happen, as it is absolutely not in the interests of the people in power to transfer said power to the people. But if we could make the move from feudal to monarchy to democracy, I don’t see a reason why further democratisation processes such as the one proposed here cannot take place.

See also:

 

Mungkinkah Ahok Mengorganisir Pendukungnya Pasca Pilgub 2017?

Pemilihan Gubernur Jakarta 2019 yang selama setahun belakangan sangat menguras perhatian seluruh khayalak masyarakat Indonesia telah berakhir sudah. Saya ingin memulai tulisan ini dengan memberi ucapan selamat dengan tulus kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno, walaupun tidak memilih mereka kemarin, sebagai warga Jakarta tentu saya berharap mereka sukses menjalankan tugas dengan baik, karena kesuksesan mereka mengurus Jakarta tentu akan bagus buat saya juga.

Terkait kekalahan Ahok, kita dapat melihat berbagai analisa dan teori mengapa seorang pelayan publik dengan tingkat kepuasan 75% hanya mampu meraup 40% suara dalam pemilihan langsung. Tentu berbagai alasan bermunculan, mulai alasan agama/suku yang berbeda dari mayoritas pemilih, kasus dagelan “penistaan” agama, kasar, dan lain-lain (saya tidak masukkan alasan seperti penggusuran, karena tentu alasan-alasan tersebut sudah termasuk di 25% yang tidak puas dengan pemerintahan Ahok).

Saya melihat banyak pendukung Ahok yang kemudian menjadi pesimis dengan masa depan negara ini, seakan-akan demokrasi telah kalah karena meritokrasi kalah dengan sentimen primordial seperti etnis dan agama. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, tapi tidak juga banyak berguna. Indonesia tidak akan menjadi lebih baik jika kita menjadi pesimis dan apatis terhadap politik, Indonesia bisa menjadi lebih baik jika kita menggunakan kekalahan Ahok ini sebagai momentum untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Seperti kata Pangeran Siahaan di sini, inilah saatnya untuk mengorganisir diri.

Saya melihat peluang besar di balik kekalahan Ahok pada Pilgub Jakarta 2017 ini. 40% suara memang tidak cukup melanggengkan Ahok ke kursi gubernur, namun jika sebagian saja dari 40% ini berorganisir dengan kokoh, mereka cukup menjadi sebuah kekuatan yang tak dapat dianggap remeh dalam konstelasi politik Indonesia ke depan. Dalam tulisan ini, saya ingin menyampaikan beberapa argumen mengapa sebaiknya Ahok memanfaatkan momentum ini untuk membentuk/memimpin gerakan politik (bisa partai bisa bukan) yang menyatukan elemen-elemen pendukungnya di Pilgub Jakarta 2017 ini, dan mengapa menurut saya gerakan tersebut akan sudah memiliki peluang yang sangat baik di Pemilihan Umum 2019 yang akan datang.

Saya ingin memperjelas dulu, saya yakin tidak Ahok akan bisa terpilih menjadi Presiden/Wapres atau bahkan kepala daerah lain di mana pun di Indonesia. Namun ia bisa mengantarkan banyak orang-orang bersih dan profesional untuk masuk ke politik dan terpilih menjadi legislator, kepala daerah, atau Presiden di masa depan. Ini yang harus menjadi tujuannya.

Beberapa alasan mengapa peluang gerakan politik pimpinan Ahok cukup baik di 2019:

  1. Pro-kontra Ahok sepanjang Pilgub kemarin ialah isu nasional, di mana seluruh Indonesia ikut terhanyut dalam hingar-bingar Pilgub DKI. Dukungan terhadap Ahok dan kebencian terhadapnya juga tidak terbatas di Jakarta, namun berskala nasional. Artinya, Ahok sudah punya nama dan dukungan dari seluruh Indonesia, dan itu modal yang sangat baik jika nantinya gerakan pimpinan Ahok berkontes di Pemilu 2019. Kalau dukungan terhadap Ahok di Jakarta sebesar 40%, taruhlah di Indonesia secara umum dukungan terhadapnya sebesar 20%. 20% dukungan terhadap seorang figur 2 tahun sebelum Pemilu sangatlah besar, dan jika setengahnya saja memilih partai/orang-orang di gerakan pimpinan-nya, maka gerakan tersebut akan mendapatkan 10% suara di Pemilu, angka yang lebih tinggi dari semua partai di luar PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat pada Pemilu 2014 kemarin.
  2. Basis pendukung Ahok terpetakan dengan jelas, orang-orang berpendidikan, kelas menengah, mereka yang cenderung memiliki pemikiran politik yang liberal/progresif, dan kaum minoritas. Sebagian dari mereka ini sebelumnya cenderung apatis, apalagi dalam Pemilu legislatif. Ahok seharusnya bisa menjadi figur yang dapat mengorganisir mereka untuk bergerak bersama sebagai suatu kolektif. Sampaikan bahwa semua calon dari gerakan ini semua telah diseleksi oleh Ahok, dan kesemuanya memiliki nilai-nilai yang sama dengan perjuangan Ahok, dan bahwa semuanya ialah orang-orang bersih yang bisa kerja.
  3. Untuk memobilisasi basis pendukung Ahok yang kelas menengah terdidik tidak membutuhkan biaya semahal Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, Wiranto atau Prabowo. Ia tidak sebegitunya perlu punya kanal televisi, karena kelas ini justru makin meninggalkan media televisi dan beralih ke media sosial saja untuk mendapatkan hiburan dan berita. Ahok tinggal manfaatkan kanal-kanal sosial media miliknya, seperti yang mulai ia lakukan dengan Ahok Show kemarin. Langkah yang sama sedang dilakukan oleh Bernie Sanders, di mana ia merintis Bernie TV di Facebook untuk terus memobilisasi masyarakat progresif di AS yang kemarin sangat kuat di belakangnya, agar dapat membawa perubahan di Partai Demokrat ke depannya.

Lalu, apa sebaiknya Ahok mulai mendeklarasikan partai sendiri, atau bergabung ke partai yang sudah ada? Ada beberapa kemungkinan:

  1. Jika ingin berkontes secara langsung di 2019, Ahok dapat bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Grace Natalie. Partai ini sejak awal sudah mendompleng popularitas Ahok dengan menjadi yang pertama menyatakan dukungan tanpa syarat untuk Ahok di Pilgub DKI, bahkan sejak Ahok masih kekeuh maju independen bersama Teman Ahok. Tentu ia dapat dengan mudah mendapatkan posisi utama di PSI, yang basis pendukungnya juga sangat beririsan dengan basis pendukung Ahok.
  2. Jika tidak ingin berkontes langsung di 2019, Ahok dapat memimpin gerakan politik multi-partai, menyatakan dukungan ke orang-orang sevisi yang maju sebagai calon legislatif atau kepala daerah dari partai manapun, dan pastikan basis dukungannya memilih calon-calon ini. Mereka dapat menggunakan stempel ‘didukung Ahok’ untuk meraih suara basis pemilih Ahok. Ini yang juga sedang dilakukan oleh Bernie Sanders, di mana ia ingin memajukan orang-orang dari sayap progresif di Partai Demokrat agar berkontes dan menang. Barulah setelah 2019 Ahok dapat mulai merintis partai politik baru yang pada waktunya akan diisi oleh orang-orang yang sebelumnya telah ia dukung.

Saya tidak mau terlalu jauh bermimpi, belum tentu bahkan Ahok mau masih berada di politik setelah kontes beracun yang baru saja dialaminya. Bisa jadi ia memilih untuk rehat dari hiruk pikuk ini dan memilih mencari uang saja, misalnya dengan menerima jabatan komisaris dari berbagai perusahaan (perusahaan mana yang tidak mau jadikan Ahok komisaris?). Namun saya sungguh berharap Ahok rela mengambil jalan berat ini untuk menyatukan pendukung-pendukungnya menjadi suatu kekuatan politik yang kuat untuk menjadi alternatif terhadap gerakan politik kanan yang semakin kesini semakin kuat mewarnai demokrasi di Indonesia ini.

Teruskan ikhtiarmu, Koh Ahok!

Kurikulum Sejarah Hapalan dan Pola Pikir Feodal, Kunci Elektabilitas Prabowo

Dalam dua bulan terakhir elektabilitas Prabowo seakan meroket. Beberapa alasan tentang hal ini diungkapkan banyak pengamat sepertinya cukup valid: maraknya black campaign terhadap Joko Widodo, buruknya koordinasi dan logistik kampanye pasangan nomor 2, performa pada seri Debat Capres-Cawapres, dan sebagainya. Saya punya dua hipotesis lain tentang mengapa rakyat bisa seakan menutup mata pada fakta-fakta dan seakan terhipnotis oleh sosok Prabowo Subianto.

Pertama, kurikulum sejarah di sekolah-sekolah di Indonesia dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas cenderung bersifat hapalan. Saya yakin anda yang sedang membaca artikel ini masih ingat bahwa Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825-1830, dan bahwa Perang Dunia I terjadi diawali dengan terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Tapi jika kita diminta mengaitkan apa yang terjadi saat itu dengan konteks kekinian untuk melihat ke depan, kita akan kebingungan.

Padahal, sejarah seharusnya bukan untuk dihafal, melainkan untuk dimengerti sehingga kita dapat mensintesis apa yang akan terjadi di masa depan jika keadaan nanti menyerupai prekondisi-prekondisi yang terjadi di masa lalu. L’histoire se repete, sejarah selalu berulang. Adolf Hitler kalah dalam Perang Dunia II karena dia tidak belajar dari sejarah dan nekat menginvasi Rusia pada musim dingin, padahal satu setengah abad sebelumnya Napoleon Bonaparte pernah mencoba melakukan hal serupa dan gagal total.

Masyarakat Indonesia yang dididik untuk menghafal sejarah tidak paham hal ini. Kita seakan melihat ada jurang antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak ada benang merah yang dapat menjadikan masa lalu sebagai alat analisa prediktif tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya masa lalu Prabowo Subianto yang begitu kelam seakan tidak digubris oleh jutaan orang Indonesia yang kini mendukungnya.

Saya yakin, kita bukan tidak tahu atau tidak percaya bahwa Prabowo pernah terlibat dalam penculikan aktifis-aktifis pro demokrasi di tahun 1998, atau bahwa dia terlibat dalam pembantaian manusia dan genosida di Timor Timur, pelanggaran prinsip netralitas Palang Merah Internasional saat menyerbu Papua dengan atribut Palang Merah, dan sebagainya. Memang ada juga yang tidak tahu karena kurangnya akses informasi, namun sebagian besar dari kita tentu tahu dan tidak membantah fakta-fakta tersebut. 

Banyak dari kita beranggapan bahwa hal-hal yang terjadi di masa lalu biarlah berlalu, dan bahwa lebih baik melihat ke depan saja. Banyak juga yang mencari alasan dan pembenaran atas kejahatan-kejahatan tersebut. Kita tidak paham, bahwa  jika keadaan di masa depan akan serupa dengan di masa lalu, bahqa kemungkinan Prabowo akan mengambil langkah-langkah serupa dengan yang dilakukannya dahulu, jika memiliki kekuasaan untuk melakukannya.

Alasan kedua, pola pikir feodal. Masih banyak rakyat Indonesia yang tidak siap dipimpin oleh seseorang yang berada pada strata sosial yang setara atau (dipersepsikan) lebih rendah. Selama ratusan tahun, rakyat Indonesia selalu dipimpin oleh mereka yang berada di kasta sosial yang lebih tinggi dari kebanyakan orang, baik itu Raja atau Sultan (ningrat) di masa kerajaan-kerajaan nusantara, orang-orang Eropa saat masa kolonial, kaum priyayi di masa awal kemerdekaan, dan para jendral di Orde Baru. Bahkan di era reformasi, kita dipimpin oleh: putera seorang kiai ternama, puteri proklamator, dan (lagi-lagi) seorang jenderal. Belum pernah kita dipimpin oleh sekedar rakyat biasa.

Pola pikir feodal yang sadar atau tidak terpatri di benak masyarakat ini menyebabkan slogan seperti “Jokowi Adalah Kita” yang mengedepankan kesetaraan antara Jokowi dengan rakyat sepertinya justru mengena hanya di kalangan terdidik saja. Itulah pula alasan alasan di balik pencitraan Prabowo yang gagah dengan senantiasa menunggang kuda miliknya, yakni ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa dia memiliki potongan yang cocok sebagai penguasa kita. Karena Presiden dalam pandangan banyak orang adalah penguasa yang berkuasa atas kita, bukan pelayan masyarakat yang bekerja untuk kita.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, Presiden harus berasal dari kalangan yang lebih tinggi kastanya, karena masih tertanamnya pola pikir bahwa pemimpin negeri adalah wakil Tuhan di dunia untuk kita, sehingga mustahil ia berada setara dengan kita. Karena jika pemimpin itu berasal dari strata sosial yang sama,  kita akan bertanya “mengapa anda yang jadi pemimpin dan bukan saya?” Ini tentu berbeda dengan kondisi masyarakat yang lebih beradab seperti di Barat, di mana calon pemimpin justru harus berasal dari masyarakat, dan harus mampu memunculkan persepsi “he’s one of us”.

Di kota-kota besar memang pola pikir feodal ini sudah mulai ditinggalkan, di mana orang-orang seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Bima Arya dan Ibu Risma dapat terpilih. Namun cobalah tengok ratusan gubernur dan bupati/walikota lainnya, maka anda akan melihat bahwa para sebagian besar pemimpin daerah tersebut terlihat berbeda, terlihat lebih tingi stratanya dibanding mayoritas rakyat mereka.

Dengan dua alasan di atas, saya kira jelas kenapa banyak sekali dari kita yang ketika ditanya “kenapa memilih Prabowo dan bukan Jokowi?”, kita sering mendengar jawaban seperti “ya dia kan lebih gagah, lebih pantas” atau “dia menyerupai Bung Karno penampilan dan cara bicaranya”. Ini tentu bukan salah siapa-siapa, karena memang tidak mudah membangun pendidikan nasional yang mampu membuat manusia Indonesia berpikir, bukan menghafal, dan yang mampu membebaskan kita dari pola pikir budak yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Saya hanya bisa berharap ke depannya mentalitas seperti ini dapat perlahan-lahan berubah. 

A Free-Market Solution to Jakarta’s Traffic Congestions

There have been quite a heated debate going on regarding the recent Low Cost Green Car policy, a tax cut on cars which allows carmakers like Astra and Indomobil to come up with a line of under Rp 100 million cars. Those who oppose think the policy would certainly make traffic congestion in Jakarta even worse than the already dreadful state it is now. Those who support think it might be a way to let less well-off Indonesians to fulfil their dream of owning a car. As the debate gets ideological, I’m going to put on my libertarian coat and try to offer a free-market solution to the congestion problem. 

There is a big mismatch in the transportation system in Jakarta, whereby automobiles are largely private while roads are largely public (toll roads make up for less than 5% of total road length). The LCGC bill simply further liberalised the the automobile industry, benefiting consumers, which in any other industry would be a good thing under libertarian perspective. However, as roads are public and are free, they are simply way cheaper to use than their market value. As with any government intervention in the price system, the lower price results in an excess demand and hence in this case heavy traffic. 

Which means there are 2 ways to solve this mismatch: Highly regulate the auto industry to curb auto sales; or the better, free-market option: highly deregulate the roads system. The former option includes heavily taxing cars, spending massive amounts of money to build public mass rapid transport, and so on. It might make sense to do that, but remember that with that kind massive public spending potential losses and inefficiencies may arise. Bribes going around, corruption taking place, and all that shady stuff. 

Now what about the free-market solution? This basically means auctioning off concessions of public roads to private companies, and allowing them to charge whatever price they want for usage of the roads. They could either use Electronic Road Pricing (ERP) or manual toll gate systems, whichever way they deem more profitable. They could raise prices during jams and lower them when its free. They should then be authorised to write and enforce their own street rules and punish whoever breaks them. 

There are two benefits to this approach. First, I argue that by privatising the roads and hence allowing their usage price to go up to the market clearing price, their excess demand will decrease and soon disappear. It will deter road usage by people who do not value their use as high as the market price. The second is that by raising the cost of road usage, the private sector would have more incentive to build and operate mass transportation systems. There will simply be too many people that rely on them that they can be profitable enterprises. As they too would be run by the private sector, it is arguable that they could be more efficient. 

Mengapa Pemerintah Indonesia Harus Mengelus-elus PT Freeport

Belakangan ini, muncul kembali banyak sentimen ‘nasionalis’ yang mempertanyakan terms yang ‘diberikan’ pemerintah Indonesia untuk Freeport Mc-Moran, perusahaan tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua. Bagi saya, ini semua nonsens, orang Indonesia (di luar orang Papua tentunya) harusnya justru bersyukur jikalau kita mendapat 1 sen saja uang royalti dari mereka. Kenapa demikian?
Karena satu-satunya alasan sebenarnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kedaulatan de jure atas tanah jajahan di Papua adalah kepentingan Amerika Serikat. Ya, kepentingan Amerika Serikat.
Di tahun 1960-an ketika Belanda terus-menerus menolak memberikan Papua ke tangan Indonesia, tiba-tiba PBB memberikan dukungan untuk lepasnya Papua dari Belanda, menciptakan pemerintahan PBB atas Papua, dan kemudian setelah diadakan Act of Free Choice di tahun 1969 (yang seberapa free-nya pun debatable), memindahkan kedaulatan Papua ke Indonesia.
Ada yang menarik: walau Papua baru resmi menjadi jajahan Indonesia di 1969, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani deal dengan Freeport untuk eksplorasi tambang di sana pada tahun 1967. Saya tidak begitu suka teori konspirasi, tapi rasanya sulit untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa ada dukungan AS yang besar dibalik perpindahan kedaulatan ini. 
Intinya, walaupun secara de jure penjajahan atas Papua adalah oleh Indonesia, secara de facto sebetulnya Amerika Serikat lah yang menguasai tanah Papua. Jadi kalau kita terlalu keras pada Freeport, bukannya mengelus-elus mereka, dan membuat Amerika Serikat berpikir bahwa mungkin pemerintah Papua ‘merdeka’ lebih bersahabat dengan mereka, dalam waktu dekat akan ada tim investigasi HAM di Papua, dibawa ke sidang PBB, dan kemudian Papua lepas dari Indonesia dengan dukungan internasional.
Jadi sebetulnya bagi Amerika Serikat: ‘sudah bagus Indonesia kita berikan kewenangan administratif atas tanah Papua, dan kita juga membayar sebagian royalti tanah Papua untuk biaya administrasi tersebut, now get the hell out of my face’. Bukankah sebenarnya itu deal yang cukup baik bagi Pemerintah Indonesia?

P.S: Pasti ada yang membaca tulisan ini dan berpikir ‘enak saja, Papua memang hak kita, dijanjikan oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar 1949’. Untuk mereka saya akan mengutip suatu quote: “Hitler promised never to invade Czechoslovakia, Jeremy, welcome to the real world”.

Why Countries Should Embrace Free Trade but Their Football Associations Shouldn’t

Following my previous post about English football’s Dutch Disease problem here http://rayestu.com/2013/05/24/why-the-three-lions-wont-have-too-many-more-good-players-the-dutch-disease/, I will further elaborate my thought on footballonomics.

Most sane economists would tell you that free trade is good for countries. It makes countries produce more of what they can do better than others and import what they can’t, a much more efficient way of doing things.  It lets people get higher standard of living as they could buy foreign goods (presumably of better quality) at a cheaper price. It destroys cartels and monopolies and induces more competition among producers, for the benefit of consumers. It provides business opportunities for a lot of people as they can sell their products abroad easier. And many more. It might be bad for domestic producers who cannot compete, but even opponents of liberalism would yield that free trade is at least good for consumers.  

The key is that there is two parties in the discussion of free trade: the consumer and the producer. What is good for one may or may not be good for the other. The objective at hand should not be to simply to make domestic producers win, but also to make consumers happy. To increase the nation’s prosperity, or whatever you call it. But when we are talking about national football associations there are no multiple parties or multiple objectives, there is only one: to help the the national team succeed. In trade terminology: we have to do whatever is necessary to protect the domestic producers (the national team), and help them in their quest to dominate international markets.

Now suddenly subsidies, protectionist regulations, and even a little  xenophobia start to make sense don’t they? Football associations should make sure that they get a hold of things. They should subsidize the domestic producers (invest big money in soccer academies, football scholarships, and so forth) to make sure they keep producing talents consistently. They should make sure not too many foreign players could come and take slots from local players, no creative destruction should take place. And then they should encourage their established players play in rival countries to get more experience, skills, and more importantly, to take out slots from their rivals local players.
Bottomline, while international trade is not a zero sum game, international football is. Gotta be the winner.  

Why The Three Lions Won’t Have too Many More Good Players: The Dutch Disease

Until recently, England were never short on talent. The Man United Class of 92 saw the birth of quite a lot of talent like Scholes, Beckham, and the Nevilles. The Academy of Football (also known as the West Ham academy) fabricated players such as Carrick, Lampard, and Joe Cole. They also have stars like Rooney, Ashley Cole and Gerrard. But these talents are either retired or aging, and the new breed of stars don’t look like they are half as good as the generation they are replacing.
What’s happening to them? In Economics, it is problem called Dutch Disease.
Dutch Disease is a term coined by The Economist to refer to the decline in Dutch manufacturing after the exploitation of a large oil reserve in the North Sea. The large revenue generated from oil export made the Gulden stronger to a point where their manufacturing output became uncompetitive in foreign markets. The Dutch Disease has been an issue anywhere there is a large inflow of money towards a country due to a sudden event.
Starting to see the parallels to English football lack of new talents? Yes, the North Sea Oil is the money that suddenly pours from billionaires and massive TV rights, the manufacturing sector is the football academy whose products (the players) cannot compete with foreign products (foreign players) that is imported using the oil money mentioned above.
As clubs get more money to spend due to their sudden new riches, they strengthen their squads by purchasing foreign stars to play for them. This hurts young English talents in two ways: 1) Not enough investment is being made on football academies as these resources go towards foreign stars, and 2) The top slots in top flight football are reserved for the foreign stars, leaving little room for them to grow professionally.
Meanwhile, other footballing countries take their academia very seriously. For example, The German Football Association rules that all German clubs should have a high-standard youth academy, and it has reaped what it sew back in 2000 when a new generation of stars are consistently produced. World dominator Spain also takes youth academies seriously, having the highest number of licenced football coaches per capita in the world.

It can be said that the major success of the Barclays Premier League is a two-edged sword. It might be good for English football as its teams are exposed to the world and generate a hell lot of money, but all that at the expense of English players, and might result in a lost generation for The Three Lions.

Why Fuel Subsidies Might Actually be Pro-Poor

Just a simple thought that flashed through my mind after hearing many people say that fuel subsidies in Indonesia is pro-rich. Yes, I know that more than half of the subsidies is enjoyed by the top 10% income earners, the bottom 10% only get like 2-3% and yada yada yada, but come to think of it, maybe our government just believes in trickle down economics. It’s basically a tax cut to stimulate the economy, right?
Here it goes: Fuel subsidy leaves middle-up people a little bit richer, giving them a little bit more disposable income. Now, the richer you are, the more you save, meaning that this extra income for the rich/middle up will lead to more national savings compared to if the money is distributed towards poorer people. Theoretically, a one rupiah increase in national savings should lower interest rates just enough to induce one rupiah additional investment. In another word, more savings also means more money there is in the money market to be borrowed to fund investment activities. So more savings = more investment, which then also means MORE JOBS. The more jobs available, the more opportunity the unemployed (majority of which are poor) to get employed.
In a zip: fuel subsidies à more disposable income à more savings à more investments à more jobs for the poor.
Not exactly pro-rich eh? 

The Market Failures of Life

One day, I was strolling through twitter when I found something fascinating. A biology lecturer at the Faculty of Maths and Sciences in Universitas Indonesia was bursting with rage as he had found some sort of poster within the complex of the faculty denouncing evolution theory, apparently due to religious beliefs.  He then concluded his rant with rather sarcastic questions: How many students there had put the science faculty as the first choice on their university placement tests? And how many are there only because they were not good enough for the School of Medicine or School of Engineering?
I couldn’t care less about the science students’ religious defence of creationism, but being an economics student his last question struck me into thinking: There is a market failure present. The best students should be in Science. They should be the ones propelling scientific research and innovation forwards. We cannot afford to let such an important aspect of civilization to fall to the hands of only second or third rate future scientists.  But why won’t the best kids study Science?
The same answer as why many Engineering School graduates leave their fields and find employment at investment banks. They can get better pay elsewhere.
As you look through the realities of life, you’ll find many of these things, things that don’t really add up. Some people in America believe they have too many lawyers and too few engineers. Mind you, the field of law, finance, or accounting are only supporting roles in a functioning economy (Yes you too, Economics Science students like me, you’re no use). They are not the core, they don’t add much real value to the economy. But since they pay more, they got the best talents.
I’ll dig deeper. In each of those fields there are also a few market failures present. Take Law for example. The best law school graduates become lawyers, who help their clients win their cases at the courtroom. The second-rate graduates become prosecutors, and those leftover become judges. How is this an efficient allocation of talents? Shouldn’t the best instead become judges, so they are not easily fooled by the defendant’s lawyers? The benefit that a firm gets when it hires top law graduates in the form of cases won in court far outwheigh the amount of money that the state is willing to pay these graduates to preside over the courtroom upholding the law.
Same case happens in the field of Finance. Author of The Big Short Michael Lewis noted a saying that goes like this: “Those who cannot find employment at Wall Street, work at Moody’s”.  Now how is that justified? The people that has to rate the soundness of a particular investment are those who could not  make it to the investment banks in the first place. No wonder that during the buildup to the world crisis of 2008 they got fooled into rating toxic assets AAA, as good as riskless US treasury bills. Shouldn’t the rating agency people be the cream of the crop financiers instead?
A market failure occurs when the private benefits of an economic activity is not equal to the social benefits of that activity. In the cases of the scientists, engineers, judges, financial rating people, and many others, those jobs don’t pay as much as the benefits they provide to society in general. Economists used to say that market failures justify government interventions, so should we start subsidizing these professions to attract the best people? Or let’s end with a question we all can relate too: shouldn’t our pool of teachers come from the best students? I think it should. 

Suatu Misteri: Apakah Pendidikan Menengah di Indonesia Relevan?

Jawaban dari pertanyaan ini bagi banyak orang adalah tentunya ya. Begitu banyak penelitian (bahkan mungkin tidak dibutuhkan, saking jelasnya) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pendapatannya di masa depan. Mereka yang memiliki ijazah S1 akan lebih baik masa depannya dibanding mereka yang tidak punya ijazah, demikian dengan SMA, SMP, bahkan SD. Ijazah melambangkan investasi yang telah dilakukan seseorang untuk memperbaiki dirinya, menjadikan diri lebih pintar, lebih berpengetahuan, dan ber-hal-hal-lainnya yang menjadikan seseorang lebih diinginkan oleh perusahaan. Ijazah adalah sinyal bahwa pemiliknya layak dibayar lebih mahal daripada mereka yang tidak memiliki ijazah.

Pertanyaannya sangat amat sederhana: apa benar demikian?
Ambil kasus Indonesia. Enrollment rate sekolah dasar kita hampir 100%, sekolah menengah 60%, namun hanya 15% yang masuk ke bangku kuliah. Karena itu, dalam tulisan ini saya akan kesampingkan sementara pendidikan tinggi, hanya yang beruntung yang dapat mengaksesnya. Mari telaah pendidikan SD-SMP-SMA kita. Kurikulum yang diajarkan di SMP dan SMA di Indonesia tidak banyak yang berguna di dunia nyata. Kebanyakan dari pelajaran-pelajaran yang ada hanyalah latihan menghafal, bahkan di pelajaran eksakta sekalipun banyak yang merupakan pelajaran menghafal rumus atau menghafal cara. Bukan berpikir. Saya merasa demikian meskipun saya sekolah di SMP-SMA swasta di Jakarta, dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana pendidikan yang diterima siswa-siswa di pelosok.
Saya curiga, jangan-jangan mereka yang tidak lanjut ke SMP, alias langsung bekerja setelah lulus SD, justru lebih banyak menggunakan otaknya untuk berpikir dibanding mereka yang lanjut bersekolah formal. Mereka yang berdagang kaki lima, misalnya, setiap hari harus memikirkan barang apa saja yang akan mereka beli, kemana mereka harus berdagang agar laku, bagaimana memutar dan menyimpan uangnya untuk menjadi modal di hari berikutnya, dan sebagainya. Mereka yang bekerja di sawah, atau di pabrik, juga harus terus berpikir untuk mengambil keputusan sehari-hari.
Untuk betul-betul mengetahui apakah pendidikan menengah adalah relevan, kita harus membandingkan tingkat kecerdasan lulusan SMA, SMP (dengan 3 tahun pengalaman kerja), dan SD (dengan 6 tahun pengalaman kerja) dalam suatu ujian yang tidak terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, namun yang sangat diperlukan di dunia nyata, hal-hal seperti tes logika, tes problem solving, bekerja dalam tekanan, atau hal-hal praktis lainnya. Jika dan hanya jika lulusan SMA mencetak hasil yang signifikan lebih baik, baru kita dapat mengatakan dengan yakin, ya, pendidikan menengah penting dan relevan.
Dalam tulisan ini saya hanya ingin menyatakan bahwa penelitian mengenai hal ini dibutuhkan. Saya tidak punya kesimpulan karena memang belum ada penelitian seperti itu, namun saya punya serentetan ‘jika’ yang saya kira penting.
Jika memang pendidikan menengah tidak relevan, maka para lulusan SD yang tidak yakin akan masuk universitas kelak sebaiknya langsung bekerja dan tidak lanjut sekolah, karena 6 tahun pengalaman kerja lebih berguna daripada 6 tahun latihan menghafal.
Jika memang pendidikan menengah tidak relevan, maka employers sebaiknya berhenti memperlakukan ijazah sebagai segalanya, dan akan memperoleh manfaat jika tidak mengindahkan ijazah dan mengevaluasi calon pekerjanya masing-masing sesuai dengan kriteria yang ia butuhkan.
Jika memang pendidikan menengah tidak relevan, pemerintah harus serta merta menghapus subsidi untuk pendidikan menengah, karena subsidi tersebut mengakibatkan transfer kekayaan yang salah satunya adalah dari A ke B agar B mendapatkan ijazah dan pekerjaan dengan gaji lebih besar dari A tanpa B menjadi lebih berkualitas daripada A. Ini tidak lebih dari suatu perampokan yang sistematis.
Tapi di atas semuanya, jika memang pendidikan menengah tidak relevan, berarti ada yang salah dengan seluruh sistem yang berlaku, dan perubahan total diperlukan! Kita perlu kurikulum yang lebih mengasah otak, kita perlu pelatihan dan sertifikasi guru yang benar, sistem evaluasi yang relevan, dan banyak lagi.
Saran saya, kita copy-paste saja sistem pendidikan Finlandia, atau Singapura yang lebih dekat.