Parallel Universe: Ketika Kita Tak Merdeka

Batavia, 19 Desember 2013
Dengan penuh kantuk karena telah begadang semalam suntuk untuk belajar ujian semester mata kuliah Het Economie van Nederlands Indie[1], aku mengayuh sepedaku secepat mungkin. Sebagai mahasiswa semester 7 di Universiteit van Nederlands Indie, aku telah terbiasa berangkat kuliah setelah menghabiskan malam tanpa tidur untuk belajar. Tetapi hari ini sedikit berbeda, aku bangun kesiangan. Spoor Rel Listrik (SRL) yang kunaiki setiap hari ke kampus akan berangkat dari Station Kebon Sirih 10 menit lagi, sementara jarak rumahku di kawasan Koningsplein ke stasiun itu adalah sekitar 3 kilometer.
Walau terburu-buru dan setengah tak sadar karena kantuk, dalam perjalanan bersepeda ini tetap dapat kukagumi keindahan pusat kota Batavia,  kota di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Sepanjang mata memandang, yang kulihat adalah jalan-jalan yang dipenuhi pohon rindang, taman-taman yang dirawat dengan apik, dan kanal-kanal yang bersih dan asri. Walau penuh dengan gedung pencakar langit nan modern,  suasana sejuk layaknya kota-kota di Negeri Belanda masih terasa kental. Tata kota ini sungguh rapi, terlihat jelas mana daerah perkantoran, mana daerah perumahan, dan mana daerah hiburan.
Jalan raya hampir tidak pernah macet, karena sistem transportasi dalam kota yang terintegrasi. SRL, trem, subway, MRT, dan bus kota yang nyaman membuat orang tidak punya banyak alasan untuk bepergian dengan mobil pribadi. Segala moda transportasi ini juga terawat dengan baik. Di sebelah kiri jalan kulihat gedung Paleis van de Governoor Generaal yang megah, tempat kerja sekaligus tempat tinggal para Gubernur Jenderal.
Sedikit cerita tentang gedung Paleis. Gedung ini pernah diduduki oleh pemberontak Organisasi Indonesia Merdeka pimpinan Sukarno selama kurang lebih satu dekade sejak Perang Dunia II berakhir. Menurut opa dan omaku, masa-masa itu sangatlah kelam, zaman edan. Mereka yang merebut kekuasaan terlalu sibuk memikirkan pentingnya revolusi, pentingnya kemerdekaan, tanpa mengerti bagaimana cara mengurus negeri sebesar ini.
Segalanya kacau, bagaikan sebuah negara tanpa aturan dan hukum. Kemungkaran terjadi di mana-mana. Praktik korupsi merajalela dan hampir membudaya. Selain itu, konflik antar-suku dan agama marak bermunculan di berbagai wilayah di seluruh negeri. Di masa ini juga muncul banyak organisasi preman berkedok agama yang meresahkan masyarakat. Organisasi-organisasi ini kerap menghancurkan tempat-tempat yang maksiat yang tidak membayar uang keamanan pada mereka. Selain itu, jutaan orang kehilangan pekerjaan mereka. Kemiskinan dan kelaparan menjadi hal yang lumrah di mana-mana. Walaupun aku seorang pribumi, aku sangat bersyukur bahwa rezim bumiputera ini cepat berakhir, tak bisa kubayangkan apa jadinya negeri ini jika  orang-orang itu memimpin tanah ini hingga sekarang.
Sekarang yang tinggal di sana adalah Gubernur Jenderal Herman van Haccou, seorang mantan perwira militer yang tegas dan berwibawa. Sudah sejak era Ratu Beatrix, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditunjuk selalu adalah orang yang lahir dan besar di negeri ini. Meskipun ia orang Belanda, kami semua tahu ia sangat mencintai tanah ini dan seluruh rakyatnya. Ketika negeri jiran Malaya mencoba mencaplok beberapa pulau terluar Hindia Belanda, ia dengan cepat yang memerintahkan pasukan KNIL untuk sigap menghadang. Kesatuan negeri ini pun terjaga.
Aku lanjut mengayuh sepedaku dengan kencang. Kumelihat di sebelah kiri sekelompok anak kecil berseragam putih merah dan kaus kaki biru terbirit-birit masuk ke gerbang sekolahnya. Tampaknya mereka sedang terlambat. Aku mengingat lagi sedikit pelajaran sejarah ketika aku masih di atheneum[2] dulu. Seluruh sekolah-sekolah yang sekarang ada di Tanah Hindia ini adalah kelanjutan doktrin Politik Etis yang dibangun van Deventer lebih dari seabad silam. Sekarang di negeri ini, dari tanah Aceh hingga New Guinea hampir tidak ada satu anak pun yang tidak tamat sekolah menengah atas.
Pun bahwa aku bisa berkuliah juga adalah hasil dari Politik Etis ini. Lulusan atheneum yang merupakan 10 besar di masing-masing sekolahnya sudah pasti dapat berkuliah dengan gratis. Juara masing-masing sekolah langsung dikirim mencari ilmu di universitas-universitas terbaik di dunia, tanpa membayar sepeser pun. Yang lainnya juga dapat berkuliah dengan biaya yang terjangkau, asal lulus tes masuk yang sangat kompetitif.
Akhirnya aku pun sampai di Station Kebon Sirih. Layaknya mayoritas orang lainnya yang bepergian dengan kereta, aku memarkir sepeda di lahan yang ada. Setelah memasukkan kartu langganan ke mesin penghitung, aku menunggu SRL tujuan Buitenzorg untuk tiba sesaat lagi. Untung saja aku belum terlambat, karena sistem SRL ini tidak pernah telat barang sedetik pun.
Akan segera tiba di jalur dua, Spoor Comutter Line tujuan Buitenzorg[3]. Itulah kereta yang akan mengantarku ke kampusku di daerah DeVolk[4]. Di dalam kereta aku memperhatikan berbagai macam orang yang duduk di sekitarku. Mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa daerah hingga bahasa asing. Memang di Hindia Belanda masa kini, hampir semua orang menguasai dengan baik setidaknya Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia. Mayoritas juga menguasai Bahasa Inggris, namun jarang digunakan dalam perbincangan sehari-hari.   
Sesaat setelah melintasi Station Passer Minggu berdiri megah Gevanengis Batavia, sebuah penjara besar di mana seluruh penjahat kelas kakap ditahan. Di Hindia Belanda penegakkan hukum berjalan dengan sangat ketat dan tidak pandang bulu. Seluruh rakyat, kaya-miskin, bule-pribumi-peranakan, semua mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Dari perkara kecil  hingga perkara besar, semua mendapatkan hukuman yang setimpal.
Pernah suatu ketika, ditemukan persekongkolan korup yang melibatkan puluhan pegawai negeri yang merugikan negara 20 juta Gulden. Setelah terbukti, kedua puluh orang tersebut termasuk para atasan berkebangsaan Belanda, langsung mendapat ganjaran hukuman mati. Banyak kejadian lain seperti ini. Ada kalanya putra seorang minister van Financiën menabrak mati seseorang dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Tanpa memperdulikan status ayahnya, ia harus mendekam di bui selama 15 tahun. Ketegasan hukum ini membuat rakyat Hindia Belanda terbiasa tertib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku.
Sebelum tiba di DeVolk, keretaku melintasi sebuah kompleks apartemen rakyat di daerah Lenteng.  Terdiri dari puluhan gedung-gedung semi-kumuh di mana sebagian besar warga ibukota tinggal. Kedua orangtuaku juga pernah tinggal apartemen semacam itu sana ketika mereka kecil. Tidak ada warga Hindia Belanda yang hidup dengan keadaan lebih buruk dari para penduduk apartemen rakyat tersebut. Keadaan terbilang sangat baik  untuk negara di kawasan Asia Tenggara, dan jika dibandingkan dengan negeri Malaya atau Siam, angka kemiskinan Hindia Belanda jauh lebih rendah.
Akhirnya tiba juga SRL yang kutumpangi di Station Universiteit. Aku bergegas menuju Fakulteit Economie untuk melakukan persiapan terakhir menghadapi ujian  bersama teman-temanku. Namun ada satu pertanyaan yang tersisa sebagai hasil lamunanku sepanjang perjalanan ke kampus. Meskipun sebagian uang pajak rakyat Hindia dikirimkan sebagai upeti ke Negeri Belanda, kalau masyarakat hidup sejahtera, lantas buat apa kita berpikir untuk merdeka?


[1] Perekonomian Hindia Belanda
[2] Sekolah menengah atas untuk persiapan perguruan tinggi
[3] Bogor
[4] Depok

Keluarga Korban Tabrakan Anak Pejabat yang Rasional akan Memilih Berdamai

Belakangan ini rasa keadilan masyarakat seperti tercederai mengingat seorang anak petinggi negeri ini yang terkena kasus tabrakan hingga mengakibatkan kematian dua orang tidak kunjung dipenjara. Dimulai dari alibi-alibi yang mengatakan kondisi psikis yang bersangkutan sedang tidak normal, hingga beredar gosip bahwa saat ini yang bersangkutan telah berada di luar negeri. Yang akan saya coba bahas dalam tulisan ini adalah beredarnya gosip bahwa keluarga korban telah ‘berdamai’ dengan keluarga pelaku, tentu untuk sejumah uang.

Tentu bagi sebagian orang hal ini unnaceptable, seakan-akan keluarga korban rela nyawa keluarganya digantikan dengan harta. Tentu banyak yang akan berpendapat bahwa jika kejadian tersebut terjadi pada mereka, mereka tidak akan rela berdamai dan akan terus menuntut agar si anak pejabat mendapat ganjarannya yang setimpal di pengadilan. Buat saya, mereka termakan hanya emosi belaka dan tidak rasional.

Mengapa demikian? Pertama, uang yang didapat (tentu nilainya puluhan miliar) akan jauh lebih berguna bagi keluarga korban dibanding melihat sang anak pejabat mendekam di penjara. Ingat, dalam kasus tabrakan hukuman tertingginya tidak akan lebih dari belasan tahun penjara, karena sifatnya hanya ‘kelalaian yang mengakibatkan kematian’, bukan pembunuhan. Dengan uang tersebut keluarga tadi dapat mengubah nasibnya, saudara-saudara korban dapat hidup jauh lebih layak dibanding sebelumnya. Bayangkan, uang sedemikian jika didepositokan saja dapat memberi pendapatan puluhan juta setiap bulannya. Tanyakan pada diri sendiri, mana yang almarhum korban lebih inginkan, melihat sang anak pejabat dipenjara, atau keluarganya menjadi jauh lebih sejahtera?

Jika masih belum cukup, alasan kedua adalah bahwa dengan jabatan yang dimiliki sang pejabat, akan sangat mudah bagi dia untuk memperdaya sistem hukum sehingga anaknya tidak mendapat hukuman seberat seharusnya. Adalah sangat mungkin uang damai yang kita tolak digunakan sang pejabat untuk menyogok berbagai pihak penegak hukum. Mungkin juga pun jika benar anaknya masuk penjara, namun mendapat perlakuan istimewa dan dapat keluar masuk seenak hati. Hal ini memberi kita pilihan: uang itu untuk kita dan sang pelaku bebas, atau uang itu tidak untuk kita dan sang pelaku sangat dekat dengan kebebasan. Tentu pilihan pertama jauh lebih rasional. 

How Understanding Sunk Costs Saved Me Valuable Time and Energy

I was on my way home from campus the other day, at the campus train station waiting for my train to arrive. I always take whichever train comes first, and I am indifferent between paying a price of Rp 8000 for the comfy air-conditioned Comutter Line or just Rp 1500 for the more proletarian economy class. As the ticket guy had told me that the next train to come would be the Comutter Line, I bought the ticket and went on to wait on the platform for the train to arrive.

Every comutter reading this knows that information in our electric railway system is hardly ever reliable. The information guy on the speakerphone says that the next train to arrive would be the economy class. There is no information as to when the Comutter Line train I was supposed to take would arrive. By this time, I had already went up and stood on the far end of the platform, far away from the ticket counter.

 
I had now two options: (1) make a really quick run back and ask or a ticket switch and a refund (2) not take the train and wait for the next Comutter Line train to show up or (3) take the train anyway (you can get by with using Comutter Line ticket on the economy class, but not the other way around, obviously). Some people would take either of the first two options as the third option would mean realizing a net loss of the price difference between the two tickets, Rp 6500.

 
After a quick thought, I decided to take the third option, take the economy train anyway. Here is why: the Rp 8000 I had paid earlier was a sunk cost, it could not be recovered. The decision I had to make was essentially whether running back and forth or waiting another God knows how long for the next train was worth the Rp 6500 difference. In my case, it was not, and I realized the net loss anyway.

 
To more easily apprehend this, let’s think for awhile what you would do in this hypothetical situation. What if you were a given free ticket and then you stood to wait for the train. Once the economy train was approaching, you were told that you have the option to get Rp 6500 if you would either run back 50 m away to redeem it or wait an unknown minutes for the more comfortable train. If the answer is no, you take the economy train anyway. There is no essential difference between my taking the train and yours. It just would not have been worth it for me to waste energy to run back and forth, or to jeopardize my chance of returning home early for a mere Rp 6500. Other people may have different preferences, but keep in mind the fact that you have already paid for the ticket in the first place should not alter your decision.

Yang Malang nan Terlupakan: Para Calon Buruh

Belakangan ini ramai dibicarakan kenaikan Upah Minimum Regional di Jakarta sebesar 40%, yakni dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,2 juta. Perdebatan yang diperbincangkan selalu mengambil dua sisi: kaum buruh yang selama ini merasa termarjinalkan mendapat ‘kemenangan’ karena upah mereka naik luar biasa besar; dan kaum pengusaha yang keberatan karena beban mereka menjadi sangat besar. Dalam negosiasi-negosiasi yang berlangsung kaum buruh diwakili serikat-serikat buruh dan asosiasi-asosiasi pekerja, sementara pengusaha diwakili asosiasi-asosiasi industri dan juga APINDO.

Mengutip ungkapan Frederick Bastiat dalam ‘What is Seen and What is not Seen’, perdebatan di atas terhenti pada apa yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah, ribuan orang yang tidak jadi mendapat pekerjaan sebagai buruh karena ekspansi-ekspansi perusahaan kemungkinan harus batal sebagai akibat kenaikan UMR yang tinggi.

Para calon buruh, orang-orang yang berada di sektor informal atau pengangguran yang akan dengan senang hati menjadi buruh dengan upah dibawah UMR baru, namun sebagai akibat dari peningkatan UMR yang drastis, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Bayangkan suatu pabrik yang berencana ekspansi dan menambah 1000 buruh baru, dan ketika UMR naik pabrik tersebut batal ekspansi. Itu berarti ada 1000 orang yang batal mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Lebih menyedihkan adalah bahwa tak seperti buruh dan pengusaha yang memiliki serikat untuk membela kepentingan mereka masing-masing di meja perundingan, para calon buruh tidak punya siapa-siapa.

Satu hal yang perlu diingat adalah fakta bahwa hampir setengah penduduk Indonesia hidup di bawah standar $2/hari (World Bank). Artinya ada setengah rakyat Indonesia yang berpenghasilan kurang dari Rp 600.000 sebulan, jauh di bawah upah minimum regional di beberapa daerah di Jakarta. Berapa banyak dari mereka yang akan dengan senang hati bekerja di bawah upah minimum yang ditentukan pemerintah, namun tidak mendapatkannya karena aturan tersebut? Dan siapa yang membela mereka?

Satu hal lagi yang menambah beban para buruh-wannabe adalah bahwa kenaikan upah buruh cenderung mendorong kenaikan harga-harga barang kebutuhan. Fenomena ini biasa terjadi setelah adanya pengumuman kenaikan upah buruh ataupun pengumuman kenaikan gaji PNS. Apesnya lagi, jika kenaikan UMR menyebabkan pengusaha melakukan PHK terhadap sebagian buruh mereka, buruh-buruh ini akan berpindah ke sektor informal dan bersaing dengan para calon buruh ini, dan menekan upah sektor informal menjadi lebih rendah lagi. Sudah jatuh, ketimpa tangga.

Inilah mengapa kebijakan populis seperti menaikkan UMR secara signifikan sangat perlu dipikirkan baik-baik. Jelas bahwa pro-buruh tidak sama dengan pro-rakyat, karena kebijakan tersebut justru membebani rakyat yang tingkat kesejahteraannya di bawah buruh. Dan karena kelompok ini tidak (mungkin) memiliki asosiasi untuk membela kepentingan mereka di meja perundingan, seharusnya Kemenakertrans yang mengambil posisi tersebut, bukan menghilangkan kesempatan kerja mereka. After all, bukankah menciptakan sebesar-besarnya lapangan kerja adalah tugas utama kementerian tersebut?

Resensi Buku End This Depression Now (Paul Krugman, 2012)

Ketika membaca buku ini, kental sekali rasa bahwa Paul Krugman sedang sangat gemas dengan keadaan perekonomian Amerika Serikat saat ini, bahwa keadaan belum pulih dan pemerintah AS seperti tidak mampu melakukan apa pun untuk mengembalikan keadaan pra-krisis. Gemas, karena menurutnya langkah keluar dari The Great Recession ini ada, namun tidak diambil karena alasan-alasan yang menurutnya ideologis dan politis.

Krugman mendeskripsikan keadaan ekonomi AS saat ini sebagai “kondisi kronis dengan keadaan perekonomian di bawah normal tanpa kejelasan apakah keadaan akan membaik atau memburuk”. Yang begitu ia tekankan adalah bahwa krisis ekonomi AS hanyalah krisis koordinasi, di mana tidak ada kapasitas produksi yang berkurang, produktivitas pekerja pun tidak berkurang, hanya tidak ada confidence masyarakat untuk spending, sehingga produksi pun harus berkurang.

Prinsip yang penting adalah ‘your spending is my income’. Saat semua orang berusaha mengurangi pengeluaran, penting bagi seseorang untuk melakukan hal yang berlawanan, dan tidak ada ‘seseorang’ lain yang bisa melakukan hal itu selain pemerintah. Pemerintah AS harus lebih banyak lagi melakukan spending besar-besaran untuk menstimulasi perekonomian, dan yang sudah dilakukan dalam American Recovery and Reinvestment Act sangat kurang dari yang dibutuhkan.

Tentang defisit yang akan membengkak jika pemerintah meningkatkan spending besar-besaran, Krugman berpendapat bahwa pada tradeoff antara defisit dan employment, lebih baik mendahulukan employment. Ini dikarenakan social cost yang akan sangat besar ketika pengangguran dan mesin yang tidak berproduksi terlalu lama berakibat tergerusnya kapasitas produktif riil. Akibatnya, pengangguran yang sekarang siklikal bisa berubah menjadi struktural dan AS akan harus membiasakan diri hidup dengan tingkat pengangguran di atas 8 persen. Lebih lagi, hutang tidak perlu dibayar dan cukup di-rollover. Saat perekonomian membaik, cukup melakukan balance budget dan Debt/GDP ratio akan turun dengan sendirinya walau nominal hutang tersebut tetap.

Sepanjang buku ini Krugman mengingatkan kita akan pelajaran-pelajaran yang telah dipahami sejak Great Depression, namun seakan (sengaja) dilupakan oleh banyak ekonom sejak era liberalisasi Friedman/Reagan/Tatcher di tahun 1980an. Ia memaparkan bahayanya bila kita terlalu ideologis, dan penting untuk tetap in-touch dengan realita dan menemukan solusi-solusi yang pragmatis atas berbagai permasalahan.

Secara keseluruhan, End This Depression Now sangat menarik dan ditulis dengan bahasa yang tidak terlalu sulit. Jika ada dua Krugman (satu Krugman sang akademisi dengan paper-papernya, dan satu lagi Krugman sang kolumnis NY Times), buku ini lebih seperti kolom-kolom beliau yang tajam namun tetap enak dibaca. Sangat recommended.

The Political Economics of Traffic Jams

The discussions regarding the heavy traffic jams that is a regular in Jakarta never comes to end. Different people have different ideas on how to rid this city off its number one problem. Numerous ideas have emerged, we needed MRT, we needed subway, we needed this we needed that. The problem is so severe that even a new mayor has been elected solely on the issue of Jakarta’s unacceptable traffic jams. We all seem to want to live in a traffic-jam-free city.
But really? Do we all? Of course not. There are a huge number of people that would come out be a lot worse off if we are succesful in our anti-traffic-jam iniciative.
If Jakarta manages to get traffic-free, that basically means a huge decrease in the number of cars that are on the road. That means less car sales. Less money for automakers and all the people that work for them. That also means less business for repair workshops, spare part stores, gas stations, tire-patch vendors, and more. The list goes on and on and on. Remember that a lot of the cars on Jakarta roads have a huge chunk of local content. All the people in the auto-business will stand to lose.
All these being said, the fight against traffic-jams is basically down to political economics. It is in the interest of a lot of motorists and commuters that roads be less congested. But it is also in the interest of the auto-industry to maintain and grow the number of cars and bikes on the road. As long as the government listens more to the latter, there is no way roads will be less congested even if massive public transportation iniciatives get under way.
Which of these two groups have more incentive to push for regulations that favor their interest? Obviously the latter. Consumers are never adequately organized to protest and to lobby for their interest.  On the other hand, GAIKINDO (automobile industry association) and AISI (motorcycle industry association) are there for this purpose. The newly drafted Low Cost Green Car incentive for example, will really boost the automobile industry. The ‘move cars not people’ principe in Jakarta with a few new non-toll-freeways also benefit the auto industry dearly.
Therefore, there needs to be a solution to Jakarta’s traffic jams that will be a win-win for both motorists and automakers. A ban on vehicles older than x years might work, as it means older cars will not be on the road. This means car sales to less-wealthy people who plan to use the car for more than x years will go down. Hopefully this will be compensated by the fact that those who can afford it must get a new car sooner than before. Auto industry wins, motorists win.
Who loses? Those who cannot afford to change cars very often. But hey, you can never please everyone.   

Let’s Work 24 Hours!

Bad traffic problems facing not just Jakarta but many metropolitan areas around the world has made it a major trouble for comutters to get to and home from work. For those that drive a car, ride a bike, or use non-rail public transportation, the time spent on the road keeps on increasing as traffic gets worse and worse. That means less time for the family, less leisure time, less sleep, among others. Obviously this is not good for the bodies and souls of these hard-working people.  A more serious note, heavy traffic is also bad for people who are mobile as the time spent for productive activities is cut by traffic jams.

Now let us just assume it is impossible to decrease the number of cars that goes on the road each day, that is people would not move from using private to public transportation. What can we do then to keep our productivity?

One of the reasons why traffic is so bad during rush hours is that most people have similar working time, some 8.00-17.00, some 9.00-18.00, some are somewhere around that. It is only logical that traffic could be significantly reduced if some companies work at abnormal hours, say 17.00-02.00 or 20.00-05.00, or some time in between. For the sake of discussion I will just assume that people can easily switch their rest and sleep hours accordingly.

One thing that needs to be adjusted for this proposal to be implemented is that banking hours should also be 24 hours. This is not a shot too long, we have seen many banks that open in malls have longer working hours than normal. If enough companies strongly feels about working nocturnal, it is only sure that banks would then extend their hours to fill that demand. Moreover, when one bank decides to do it then the rest will follow in no time in order not to lose market share. This also explains the reason why convenient stores are open 24 hours (see Bob Frank’s The Economic Naturalist). Government services should also operate 24 hours, as I have pointed out in a previous article.

One thing that can be a problem is that companies tend to have similar working hours in order to be able to network with other companies, to hold meetings during office hours, etc. For this I agree that it might be an issue, but then again once more and more companies work during abnormal hours, people would easily find solutions to this problem, such as meeting during intersecting hours.

One side benefit if people start doing this: more opportunities for entrepreneurs to provide services necessary for these nocturnal workers, such as restaurants that open 24 hours, malls and supermarkets that open 24 hours, and so on so forth. Ain’t that convenient for all of us? I know damn well that this might seem to be a crazy idea, but heck, if it saves time and makes people more productive, why not?

Analisa Extensive Form: Jokowi 2012 dan Prabowo 2014

Jarang-jarang saya menulis tentang politik praktis, tapi ada suatu hal yang sepertinya agak menarik untuk ditelaah. Belakangan ini santer rumor yang beredar bahwa Jokowi dimajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh Prabowo guna melanggengkan jalan Prabowo untuk menjadi RI 1 di 2014. Bahkan terakhir ada isu yang berseliweran bahwa Jokowi akan dijadikan calon wakil presiden pasangan Prabowo, maka dari itu warga disarankan tidak memilih Jokowi.
Di sini ada suatu kejanggalan. Ada pertanyaan besar yang tidak tersentuh oleh pihak penyebar isu dan mereka yang mendapat isu tersebut, yaitu: apa betul dengan Jokowi terpilih sebagai gubernur DKI jalan Prabowo akan makin lancar? Darimana kesimpulan ini bisa didapatkan?
Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan, yakni:

  1. Anggaplah masyarakat memang tidak menginginkan Prabowo menjadi Presiden RI di 2014.
  2. Prabowo sudah mendapat tambahan citra positif dengan menjadi salah satu pihak yang mendukung Jokowi sebagai gubernur DKI.
  3. Berkat tim komunikasi yang baik, Jokowi sudah mencitrakan diri sebagai pihak yang dizalimi dalam berbagai isu (SARA, konspirasi Yahudi, dsb) dan sudah menjadi semacam cult of personality
  4. Masalah Jakarta terlalu pelik untuk bisa diperbaiki Jokowi (jika menang) dalam 1,5 tahun (saat Pemilu 2014)
  5. Jika Jokowi tidak perform sebagai gubernur DKI, citra Prabowo bisa menurun karena telah memilih orang yang salah dan gagal. 
Jika asumsi di atas benar, maka jika Jokowi akhirnya kalah pada Pilkada DKI putaran kedua, ia justru akan tampil sebagai cult hero, orang yang didamba-dambakan untuk memperbaiki Jakarta namun kandas karena adanya permainan-permainan tidak sedap. Ia juga akan kembali ke Solo yang mana tentu lebih mudah untuk dipercantik dalam 1.5 tahun (menjelang Pemilu 2014) dibandingkan Jakarta. Tentu hal ini bagus untuk prospek pencalonan Prabowo, apalagi jika mengambil Jokowi sebagai pasangannya.
Skenario kedua, jika Jokowi akhirnya terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Ingat, ia hanya punya waktu 1.5 tahun untuk perform. Mengingat permasalahan Jakarta yang begitu banyak, rasanya tidak mungkin ada hal substansial yang sudah berhasil diatasi Jokowi dalam kurun waktu tersebut. Jadi justru dengan Jokowi menang sebagai Gubernur DKI, bisa jadi peluang Prabowo di 2014 tidak lebih baik daripada jika dia kalah.
Dalam analisa extensive form, kira-kira bisa dibuat seperti demikian:


Ket: Nilai citra Prabowo untuk standar dan buruk di Solo lebih baik daripada nilai di Jakarta karena efek terzalimi dan
cult hero yang terjadi.
Jadi kesimpulannya, kalau memang tidak ingin Prabowo menjadi presiden RI di 2014, lebih baik Jokowi menjadi Gubernur DKI, karena akan memberikan expected value yang jauh lebih buruk pada citra Prabowo sebagai capres 2014.  

Sebuah Ide Untuk Efisiensi Kerja PNS: Pelayanan Sipil 24 Jam

Bayangkan anda adalah seorang karyawan kantoran, dan anda diminta bos anda untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ketika sampai rumah anda baru sadar, bahwa paspor anda sudah habis beberapa bulan yang lalu. Anda juga sadar bahwa jatah cuti anda untuk tahun ini sudah habis. Maka matilah anda.
Ya, saat ini berbagai lembaga-lembaga pemerintah yang sifatnya adalah pelayanan bagi warga hanya buka pada jam kerja. Parahnya, banyak pelayanan yang entah karena kekurangan personel atau hanya karena manajemen yang buruk membutuhkan waktu sehari penuh untuk mengurusnya. Terkadang lebih. Artinya, pemerintah seakan memaksa anda untuk meninggalkan pekerjaan anda  selama satu hari penuh untuk dapat mengurus hal tersebut.
SIM, paspor, KTP, KK, dan berbagai macam urusan sipil lainnya memaksa warga negara bolos kerja. Bayangkan inefisiensi yang terjadi ketika ribuan orang setiap harinya harus meninggalkan pekerjaan mereka demi mendapatkan pelayanan pemerintah tersebut. Mari kita kuantifisir sedikit untuk mendapat gambaran yang lebih riil.
PDB per kapita Indonesia: $3500 ~ Rp 30 juta (penyederhanaan). Mengasumsikan 300 hari kerja setiap tahun, maka pendapatan per kapita per hari setiap orang adalah Rp 100.000.  Berapa orang yang bolos kerja setiap harinya untuk urusan sipil? Jika anda pernah ke kantor imigrasi, anda akan melihat ribuan orang di sana. Satu kantor imigrasi. Saya membayangkan bisa 20-30 ribu orang setiap harinya di seluruh Indonesia membolos demi melakukan hal-hal sipil tersebut. Ambil skenario baik, 20 ribu orang. Maka 20.000 x Rp 100.000 = Rp. 2 miliar PDB kita hilang setiap hari kerja. Angka ini sama dengan Rp 600 miliar per tahun yang hilang semata-mata karena kewajiban membolos tadi.
Hal ini membuat saya berpikir, mengapa pelayanan-pelayanan sipil tidak bisa dibuat buka 24 jam dan buka di luar hari kerja? Kita toh tidak kekurangan pegawai negeri sipil. Penerimaaan PNS setiap tahunnya juga sangat besar, saya kira jauh melebihi yang dibutuhkan. Tidak akan terlalu sulit membuat mereka bekerja dalam beberapa shift, dan menyediakan pelayanan di atas non-stop. Pintu tol saja bisa buka 24 jam dan hari libur, mengapa pelayan masyarakat tidak?
Tentu anggaran akan meningkat untuk menyediakan pelayanan tersebut, tambahan personil, biaya listrik, uang lembur, dan sebagainya. Tapi dibanding Rp 600 miliar setiap tahunnya yang hilang, saya rasa akan sangat layak dilakukan. 

What if All Higher Educational Institutions be Privatized?

Some time ago I wrote an article explaining why subsidies for higher education is such bad thing to have. It is highly regressive and favors the rich instead of the poor, and might in fact widen the gap between them. But now an idea came across my mind, is it possible to have a completely privatized higher education system? A system where the government does not interfere with the provision of higher education, and let private enterprise work it out.

Let’s start imagining things here. A completely private education system would provide society with the kind of graduates which are needed by the private sector. Private companies will have a stake at how well universities are doing their teachings. It will help make sure they produce the efficient amount of graduates of different subjects. It will make sure that the kind of pedagogy the students receive in university will turn them to useful graduates later on that can work well in the private sector without much more training being necessary.

A good example is Indonesia’s own Bakrie University. As a private group with dozens of subsidiary companies, the Bakrie group has a large incentive to make sure its future employees endured quality education and will be eloquent for their jobs when they graduate. I imagine other private institutions could follow suit, or if establishing their own universities is such a tough ask, they can then invest or buy shares in existing current private universities.

The debate that always arises when this kind of question is put forward is ‘how about the kids from poor families who cannot afford private education?’, or ‘the state should have a responsibility to provide affordable education for the less fortunate’. Now let us think about it. The pricate sector has a huge incentive to make sure the kids that enroll in universities are the best students around, regardless of their economic backgrounds.

Let us twist our mind set a little: we should not think of how privatising higer education means universities will act as business institutions trying to grab as much money from students. Instead, think of it as the private sector needs these universities to produce quality gaduates for them. I believe they will then make sure bright but financially lacking kids will get ahead in the enrollment than the not-so-bright kid with a lot of money. Scholarships and student loans might be provided for these kids. It is simply in their interest to make sure the best kids get in.

A legitimate question to ask though is this: will the private sector backed education system underproduce graduates of subjects which are not beneficial for the private sector, but might be good for the society in general to have? Let’s say (apologies) literature or arts. The society might benefit from having poets or artists in town but if the private sector do not see the benefit in them, these graduates will be underproduced.

What to do then? The government should step in. If such graduates are considered a public good, or might produce positive externalities to the society, the government then might step in and provide educational institutions for such subjects. Just as any other government interventions.

PS: I am generalizing a lot of things in this writing. It is simply an imagination that might never happen in real life. Hence the title ‘What if’.